• My Tweet

    Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

  • Me

  • Almanak

    Agustus 2012
    S S R K J S M
         
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

Sistem Pemerintahan

Sistem berarti suatu keseluruhan yang terdiri atas beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional.

Pemerintahan dalam arti luas adalah pemerintah/ lembaga-lembaga Negara yang menjalankan segala tugas pemerintah baik sebagai lembaga eksekutif, legislative maupun yudikatif.

Pengelompokkan system pemerintahan:

  1. system pemerintahan Presidensial

merupakan system pemerintahan di mana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislative). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karena presiden berkedudukan sebagai kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

Contoh Negara: AS, Pakistan, Argentina, Filiphina, Indonesia.

Ciri-ciri system pemerintahan Presidensial:

1. Pemerintahan Presidensial didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan.

2. Eksekutif tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatu dengan Legislatif.

3. Kabinet bertanggung jawab kepada presiden.

4. eksekutif dipilih melalui pemilu.

  1. system pemerintahan Parlementer

merupakan suatu system pemerintahan di mana pemerintah (eksekutif) bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam system pemerintahan ini, parlemen mempunyai kekuasaan yang besar dan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Menteri dan perdana menteri bertanggung jawab kepada parlemen.

Contoh Negara: Kerajaan Inggris, Belanda, India, Australia, Malaysia.

Ciri-ciri dan syarat system pemerintahan Parlementer:

1. Pemerintahan Parlementer didasarkan pada prinsip pembagian kekuasaan.

2. Adanya tanggung jawab yang saling menguntungkan antara legislatif dengan eksekutif, dan antara presiden dan kabinet.

3. Eksekutif dipilih oleh kepala pemerintahan dengan persetujuan legislatif.

  1. system pemerintahan Campuran

dalam system pemerintahan ini diambil hal-hal yang terbaik dari system pemerintahan Presidensial dan system pemerintahan Parlemen. Selain memiliki presiden sebagai kepala Negara, juga memiliki perdana menteri sebagai kepala pemerintahan.

Contoh Negara: Perancis.

 Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Negara Indonesia

  1. Tahun 1945 – 1949

Terjadi penyimpangan dari ketentuan UUD ’45 antara lain:

  1.  
  1. Berubah fungsi komite nasional Indonesia pusat dari pembantu presiden menjadi badan yang diserahi kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN yang merupakan wewenang MPR.
  2. Terjadinya perubahan sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan usul BP – KNIP.
  1. Tahun 1949 – 1950

Didasarkan pada konstitusi RIS. Pemerintahan yang diterapkan saat itu adalah system parlementer cabinet semu (Quasy Parlementary). Sistem Pemerintahan yang dianut pada masa konstitusi RIS bukan cabinet parlementer murni karena dalam system parlementer murni, parlemen mempunyai kedudukan yang sangat menentukan terhadap kekuasaan pemerintah.

  1. Tahun 1950 – 1959

Landasannya adalah UUD ’50 pengganti konstitusi RIS ’49. Sistem Pemerintahan yang dianut adalah parlementer cabinet dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Ciri-ciri:

  1.  
  1. presiden dan wakil presiden tidak dapat diganggu gugat.
  2. Menteri bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahan.
  3. Presiden berhak membubarkan DPR.
  4. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden.
  1. Tahun 1959 – 1966 (Demokrasi Terpimpin)

Presiden mempunyai kekuasaan mutlak dan dijadikannya alat untuk melenyapkan kekuasaan-kekuasaan yang menghalanginya sehingga nasib parpol ditentukan oleh presiden (10 parpol yang diakui). Tidak ada kebebasan mengeluarkan pendapat.

  1. Tahun 1966 – 1998

Orde baru pimpinan Soeharto lahir dengan tekad untuk melakukan koreksi terpimpin pada era orde lama. Namun lama kelamaan banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Soeharto mundur pada 21 Mei ’98.

  1. Tahun 1998 – Sekarang (Reformasi)

Pelaksanaan demokrasi pancasila pada era reformasi telah banyak memberikan ruang gerak pada parpol maupun DPR untuk mengawasi pemerintah secara kritis dan dibenarkan untuk unjuk rasa.

Sistem Pemerintahan menurut UUD ’45 sebelum diamandemen:

Ø Kekuasaan tertinggi diberikan rakyat kepada MPR.

Ø DPR sebagai pembuat UU.

Ø Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan.

Ø DPA sebagai pemberi saran kepada pemerintahan.

Ø MA sebagai lembaga pengadilan dan penguji aturan.

Ø BPK pengaudit keuangan.

Sistem Pemerintahan setelah amandemen (1999 – 2002)

Ø MPR bukan lembaga tertinggi lagi.

Ø Komposisi MPR terdiri atas seluruh anggota DPR ditambah DPD yang dipilih oleh rakyat.

Ø Presiden dan wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

Ø Presiden tidak dapat membubarkan DPR.

Ø Kekuasaan Legislatif lebih dominan.

Perbandingan SisPem Indonesia dengan SisPem Negara Lain

Berdasarkan penjelasan UUD ’45, Indonesia menganut sistem Presidensia. Tapi dalam praktiknya banyak elemen-elemen Sistem Pemerintahan Parlementer. Jadi dapat dikatakan Sistem Pemerintahan Indonesia adalah perpaduan antara Presidensial dan Parlementer.

 kelebihan Sistem Pemerintahan Indonesia

Ø Presiden dan menteri selama masa jabatannya tidak dapat dijatuhkan DPR.

Ø Pemerintah punya waktu untuk menjalankan programnya dengan tidak dibayangi krisis kabinet.

Ø Presiden tidak dapat memberlakukan dan atau membubarkan DPR.

 Kelemahan Sistem Pemerintahan Indonesia

Ø Ada kecenderungan terlalu kuatnya otoritas dan konsentrasi kekuasaan di tangan Presiden.

Ø Sering terjadinya pergantian para pejabat karena adanya hak perogatif presiden.

Ø Pengawasan rakyat terhadap pemerintah kurang berpengaruh.

Ø Pengaruh rakyat terhadap kebijaksanaan politik kurang mendapat perhatian.

# Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dan Sistem Pemerintahan Malaysia

  1. Badan Eksekutif

a. Badan Eksekutif Malaysia terletak pada Perdana Menteri sebagai penggerak pemerintahan negara.

b. Badan Eksekutif Indonesia terletak pada Presiden yang mempunyai 2 kedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

  1. Badan Legislatif

a. Di Malaysia ada 2 Dewan Utama dalam badan perundangan yaitu Dewan Negara dan Dewan Rakyat yang perannyan membuat undang-undang.

b. Di Indonesia berada di tangan DPR yang perannya membuat undang-undang dengan persetujuan Presiden

 

 

 

 

 

Indikator Demokrasi

       I.            Ernest Barker

  1. Adanyan lembaga perwakilan rakyat
  2. Adanya seleksi melalui pemilu
  3. Adanya parpol
  4. Adanya lembaga yang bertanggung jawab pada rakyat melalui lembaga perwakilan rakyat.

    II.            Internasional Comission of  Juridist

  1. Adanya proteksi konstitusional
  2. Adanya kekuasaan peradilan yang bebas dan tidak memihak
  3. Adanya pemilu yang bebas
  4. Adanya kebebasan yang menyatakan pendapat dan berserikat
  5. Adanya tugas-tugas oposisi
  6. Adanya pendidikan CWICS (KWN)

 

 III.            Indikator Demokrasi (lengkap/koprehensi)

  1. Adanya parpol lebih dari satu partai dan menyalahkan fungsinya adanya lembaga kekuasaan Negara berbeda dan menyalahkan fungsunya (misalnya, menyatu pada triaspalitica)
  2. Adanya pemilu yang jurdi dan luber
  3. Adanya materi atas HAM
  4. Adanya Rol of Law :
    1. Hokum / aturan secara formal tertulis
    2. Supremasi hokum
    3. Persamaan dimuka hokum

Adanya pembagian kekuasaan bukan pemindahan kekuasaan. UU no. 32 tahun 2004 tidak berlaku bagi DKI karena DKI tidak ada otonomi daerah. Semuanya diatur oleh povinsi dan kota sebagai administrasi wilayah DKI diatur dalam uu no. 29.

Sumber-sember kekuasaan:

  1. SK atau pengangkatan (legitimate power)
  2. Kharisma atau daya tarik yang bersifat permanen.
  3. Kekayaan (reward power)
  4. Kemampuan (skill power)
  5. Kekerasan (coercive power)

 

Pendekatan di dalam kekuasaan :

  1. Pendekatan kekerasan (be strong approach)
  2. Pendekatan pemanjaan (be good approach)
  3. Kompetisi
  4. Memberikan motivasi kesadaran kerja
  5. Perjanjian

 

Negara

  1. Defenisi Negara

Adalah organisasi kekuasaan tertinggi. Negara mempunyai tujuan yang tercantum did ala pembukaan UUD 19945

  1. Sifat Negara
  2. Fungsi Negara

Sistem Pemerintahan

Sistem pemerintahan campuran dalam hal ini adalah system pemerintahan yang menganut perpaduan ciri-ciri parlementer dan presidensil.

Ex: swiss, di mana pemerintahan yang bersifat kolegial dan dipilih oleh legeslatif tetapi pihak legislative tidak dapat mempengaruhi eksekutif. Di Austria, Islandia, Irlandia, presiden dipilih langsung oleh rakyat namun kedudukan presiden lemah.

Dari segi kurun waktu tertentu bahwa dalam Negara tertentu tidak selalu konsisten selamanya berpegang pada system parlement saja or presidensial saja. Misalnya, prancis sebelum 1986 spnya presidensil tetapi setelah itu bersifat parlement.

Sumber:

  • Arend
  • Douglas V. Verney
  • Alan R. Balla dan H.D. Trail

 

       I.            Van Vollen Hoven

  1. Kekuasaan pemerintaan dalam arti sempit
  2. Kekuasaan mengadili
  3. Kekuasaan polisi
  4. Kekuasaan membat UU

 

    II.            LEMAIRE

  1. Kekuasaan membuat UU
  2. Kekuasaan pemerintah dalam arti sempit
  3. Kekuasaan peradilan
  4. Kekuasaan untuk mewujudkan kesejahteraan
  5. Kekuasaan polisi

 

DEMOKRASI

  1. Joseph Schupeter

Metode demokrasi merupakan tatanan kelembagaan dan untuk sampai pada keputusan-keputusan pol di mana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk menentukan or menentukan melalui alat-alat perjuangan kompetitis bagi suara rakyat.

Proses demokrasi adalah situasi kompetitif terbuka bagi …. Publik dimana individu-individu mendapatkan kesempatan membuat keputusan.

 

  1. John Dewey

Jantung demokrasi merupakan suatu keadaan dimana pilihan manusia merupakan pimpinan utama suatu masyarakat demokrasi tergantung pada konsensus social dengan pandangan pada perkembangan manusia yang didasarkan atas kebebasan, persamaan dan pertisipasi politik.

Partisipasi merupakan hal yang vital bagi pemilihan kebijakan dan konsensus mayoritas itu merupakan landasan yang perlu bagi keputusan sosial, tindakan partisipasi penting bagi pengembangan diri.

 

  1. Cristian Boy

Badan teori demokrasi harus mengikuti juga kebutuhan dan nilai-nilai manusiawi yaitu kesejahteraan manusia, perbaikan masyarakat an kebebasan yang diprioritaskan pada individu-individu yang paling ditindas. Proses pembebasan individu itu secara bertahap Rasa khawatir dan takut. Arena itu Negara harus mendorong individu-individu tersebut untuk mendapatkan kepuasan dan martabat yang tinggi sebagai warga demokrasi.

  1. CB. MAC pherson

Kata-katanya kita dapat mencapai partisipasi demokrasi tanpa terlebih dahulu mengubah ketimpangan sosial dan kesadaran masyarakat tetapi kita adapat mencapai perubahan dalam ketimpangan sosial dan kesadaran masyarakat tanpa didahului adanya peningkatan partisipasi demokrasi.

system pemerintahan merujuk pada hubungan pemerintah dalam arti luas dengan yang diperintah (rakyat) sebagai pihak yang harus menaati UU atau hokum.

Contoh:

  1. demokrasi
  2. pemilu
  3. supremasi hokum

 

indikator sistem pemerintahan

  1. presidensial
  • kepala Negara merangkap sebagai kepala pemerintahan.
  • presiden dipilih langsung oleh rakyat.
  • mentri-mentri diangkat oleh presiden berdasarkan hak prerogative presiden.
  • mentri bertanggungjawab pada presiden.
  • presiden dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui proses impeach.

 

  1. parlementer
  • mentri-mentri atau perdana mentri dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi tidak percaya.
  • perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden sebagai kepala Negara.
  • presiden / raja / ratu ditetapkan berdasarkan keturunan.
  • perdana metri dan menteri-menterinya berasal dari parlemen.
  • perdana menteri dan menteri-menterinya bertanggungjawab pada parlemen.

 

  1. Sejarah UUD :      UUD 1945 ialah presiden sampai 1949

UUD RIS 1949 ialah serikat (karena tidak sesuai MA diganti menjadi UUDS)

UUDS 1950 ialah kekuasaan bung Karno semakin le dan berlaku sampai 1959

UUD 1945 dan IV

 

  1. Kelembagaan :      – Pusat :1. Lembaga tinggi :    – MPR

–    DPR

–    BPK

–    MA

–    MK

2. Departemen

3. Lembaga Non Departemen termasuk komisi

– Daerah: 1. Propinsi (biro)

    2. Kota/Kabupaten (bidang)

    3. Kecamatan (seksi)

    4. Desa/Kelurahan (urutan)

 

UU 5 Tahun 1974 :     – terlalu sentralistik

                                    – PEMDA dikendalikan Pusat

UU 22 Tahun 1999 :   – PEMDA tidak legal pada Pemerintah Pusat.

                                    – muncul Provinsi Banten

                                    – muncul Provinsi Ciayumajakuning

 UU 32 Tahun 2004.

 

Landasan Utama SPI :            1. UUD 1945 hasil Amandemen ke 4 – 12 tidak ada oposisi.

                                    2. UUD no.32 tahun 2004.

  • Pasal 1 :     – pasal yang kaku, tidak bias diganggu-gugat.

                        – Negara Indonesia adalah Negara kesatuaan yang berbentuk Republik.

                        – sistem presidensial tidak ada koalisi.

  • Contoh analisis untuk tugas SPI : kekacauan politik memunculkan dinasti politik, seperti didalam partai demokrat, partai PDI, di Pekalongan, di Banten, di Indramayu, di Surabaya (2 kali menjabat walikota, 1 kali menjadi wakil walikota) yang disebut celah-celah dalam UU 8 sistem pemerntahan Indonesia dikatakan dengan baik.
  • Dalam analisis ada 2 aspek : – positif

    – negatif

  • Landaan Idiil Bangsa Indonesia : Pancasila
  • Landasan operasional Indonesia : propenas (program pembangunan nasional)
  • PROPENAS

 

Desa/Kelurahan

  • Contoh tugas : perbandingan konstitusi yang pernah berlaku dan yang sedang berlaku saat ini.
  • 24 hakim MA dan 9 hakim MK
  • Perbedaan kota dengan kabupaten :

ü  Kota : suatu wilayah yang fokusnya pada perdagangan dan jasa.

ü  Kabupaten : suatu wilayah yang fokusnya pada pertanian dan lebih luas dari pada kota.

ü  Kelurahan :      – suatu pemerintahan yang tidak otonomi

– lurah yang ditunjuk oleh walikota

– status kepegawaiannya PNS

– wilayah kerjanya kelurahan

ü  Desa :  – suatu pemerintah yang otonomi

– kepala desa dipilih langsung

– status kepegawaianya bukan PNS

– wilayah kerjanya dusun

– anggaran pengeluaran dan pendapan desa.

            Di Ibukota Kabupaten tidak ada Desa, yang ada namanya Kelurahan. Karena desa-desa di Kabupaten statusnya sudah bias membiayai kehidupan wilayahnya maka dinamakan Kelurahan. Contonya : di Kabupaten Bandung ada Kecamatan Soreang di Kecamatan Soreang terdiri dari Kelurahan …..

  • Kementrian = mentri
  • Sekjen = wakil mentri
  • Dirjen = bidang teknis
  • Irjen = bidang pengawasan
  • Direktur = mengepalai direktorat
  • Dana alokasi khusus yaitu yang ditentukan oemerintah pusat, misalnya pemerintah member anggaran kepada Bupati 5 juta untuk anggaran X.
  • Dana alokasi umum yaitu untuk menutupi biaya-biaya APBD.

Sistem yang pertama kali digunakan dalam ilmu alam, selanjtnya digunakan dalam ilmu sosial, pendekatan sistem daam ilmu sosial dalam pendekatan makro. Pendekatan dengan cara berfikir memandang alat analisis dan wawasan tentang sesuatu. Dilain pihak  pendekatan dengan sistem pendeskripsiansesuatu sehingga sesuatu itu tertata, terbentuk utuh menyeleruh dan lengkap berikut suatu factor. Pendekatan sistem menimbulkan ekspleitasi dan komponen yang jelas.

Sistem juga merupakan suatu komponen yang terdiri dari beberapa komponen dan masing-masing komponen mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda, antara komponen yang mempunyai satu kesatuan dan saling melengkapi. Jika salah satu komponen rusak, maka akan menggangu komponen yang lain.

  • Fungsi pendekatan sistem : – sebagai instrumen logis

    – sebagai instrumen metadologi

  • Pengertian sistem menurut Musahet, sistem adal suatu sarana yang menguasai keadaan agar dapat melaksanakan tugas dengan teratur. Suatu tatanan dan hal-hal yang saling berhubungan sehingga membentuk satu kesatuan. Jadi sistem adalah kesatuan yang utuh dan suatu rangkaian yang saling kait mengait satu sama lain bagian dan anak cabang dari suatu sistem menjadi sistem untuk selanjutnya, sehingga sistem untuk selanjutnya merupakan rangkaian yang stabil, cntohnya pemerintah Indonesia.
  • Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang bekerja bersama untuk melakukan sesuatu maksud. Apabila salah satu bagian rusak, maka maksud yang akan dicapai tidak terpenuhi.
  • Sistem ialah sesuatu yang berhubungan antara satu dengan yang lainnya sehingga membentuk satu kesatuan. Ada tiga unsure dalam sistem :
  1. Adanya factor-faktor yang dihubungakan
  2. Hubungan yang tidak terpecahkan antar factor-faktor tersebut.
  3. Karena hubungannya membentuk satu kesatuan.

Cirri-ciri sesuatu dikatakan sebagai sistem :

  1. Ketergantungan atau kesatuan (integration)
  2. Keteraturan
  3. Keutuhan
  4. Keterorganisasian
  5. Keterlekatan komponen satu sama lain
  6. Keterhubungan komponen satu sama lain
  7. Ketergantungan komponen satu sama lain.

 

Proses Perubahan UUD 1945 (Amandemen)

            Dimulai dengan adanya tuntutan reformasi amandemen UUD 1945, karena UUD 1945 dibuat ada beberapa tahun yang lalu, yang kedua penghapusan dektrin dwifungsi ABRI, yang ketiga menegakkan hokum HAM dan pemberantasan KKN, yang keempat otonomi daerah, yang kelima kebebasan pers, yang keenam mewujudkan kehidupan demokrasi.

            Sistem UUD sebelum amandemen :

  1. Pembukaan
  2. Batang tubuh 1 Bab 37 pasal 49 ayat 4 pasal aturan peralihan, aturan tambahan.
  3. Penjelasan

 

Latar belakang perubahan terdapat butir-butir : kekuasaan tertinggi ditangan MR dan kekuasaan terbesar ditangan presiden.

 

Tujuan perubahan yaitu menyempurnakan aturan dasar tatanan Negara, kesejahteraan sosia, eksistensi Negara hokum.

 

Pendahuluan

Proses perubahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

 

 

Latar belakang perubahan :

  • Kekuasaan tertinggi ditangan MPR
  • Kekuasaan yang sangat besar pada presiden
  • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir
  • Kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan UU
  • Rumusa UUD 45 tentang semangat penyelenggaran Negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi

Sebelum perubahan :

  • Pembukaan
  • Batang tubuh :

–    16 Bab

–    37 pasal

–    49 ayat

–    4 pasal aturan peralihan

–    2 ayat aturan tambahan

  • penjelasan

Tuntutan reformasi antara lain :

  • Amandemen UUD 45
  • Penghapusan doktrin Dwifungsi ABRI
  • Penegakan hokum, HAM, dan pemberantasan KKN
  • Otonomi daerah
  • Kebebasan pers
  • Mewujudkan kehidupan demokrasi

A                                                         B                                                         C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dasar yuridis :

  • Pasal 3 UUD 1945
  • Pasal 37 UUD 1945
  • TAP MPR No. IX / MPR / 1999
  • TAP MPR No. IX / MPR / 2000
  • TAP MPR No. IX / MPR / 2001

Kesepakatan dasar :

  • Tidak mengubah pembukaan UUD 1945
  • Tetap mempertahankan Negara kesatuan republik

Indonesia

  • Mempertegas sistem presindensil
  • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan kedalam pasal-pasal
  • Perubahan dilakukan dan cara-cara

Tujuan perubahan :

Menyempurnakan aturan dasar :

  • Tatanan Negara
  • Kedaulatan rakyat
  • HAM
  • Pembagian kekuasaan
  • Kesejahteraan sosial
  • Eksistensi Negara demokrasi dan Negara hukum
  • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa

D                                                         E                                                          F

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasil perubahan:

  • Pembukaan pasal-pasal :

–    21 Bab

–    73 pasal

–    170 ayat

–    3 pasal aturan peralihan

–    2 pasal aturan peralihan

Sidang MPR :

  • Sidang umum MPR 1999 tgl 14-21 Okt 1999
  • Sidang tahunan MPR 2000 tgl 7-18 Agt 2000
  • Sidang tahunan MPR 2001 tgl 1-9 Nov 2001
  • Sidang tahunan MPR 2002 tgl 1-11 Agt 2002

 

G                                                         H

                                                           

 

 

 

 

 

Indikator Sistem Pemerintahan Demokrasi

ü  Fase I merupakan sistem pemerintahan sentralis (orde lama).

Dasar : pasal IV UUD RI 1945, bentuk Negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan sentralistik

ü  Fase II merupakan sistem pemerintahan bentuk-I.

Dasar : Maklumat pemerintah tanggal 14-11-1945, bentuk Negara kesatuan, bentuk pemerintahan republic, sistem pemerintahan parlementer.

ü  Face III merupakan sistem pemerintahan parlementer bentuk-II.

Dasar : Kesatuan Republik Indonesia Serikat, bentuk Negara serikat, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan parlementer.

ü  Face IV merupakan sistem pemerintahan parlementer bentuk-III.

Dasar : UUD sementara tahun 1950,

 

Presiden

DPR

                                     Berhak membubarkan

 

                                                                        BTJ

Kabinet

                                                                                     Masih tidak percaya dapat memaksa

 

 

 

ü  Fase V merupakan sistem pemerintahan sentralis.

Dasar hukum : Dekrit Presiden 5 Juli 1959,

                          Menetukan keanggotaan

MPRS

 

 

MA

DPAS

DPR GR

                                                    

                                                     Menetukan

                                                     keanggotaan

Presiden

Menteri

Front nasional

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur Pemerintahan pada Sistem Pemerintahan Sentralis Hindia – Belanda

Tahap I (1800 – 1903) dan Tahap II

 

Parlemen

Raja / Ratu Belanda

                                   

 

 

       

Menteri Jajahan

 

 

Tj. Politis

                                    TJ. administratif

Gubernur Jendeal

Hindia Belanda

Gubernur Resident

Asistent resident

Controlent

Regent / Bupati / Wakil Bupati

Wedana / pemenang kepala distrik (untuk luar Jawa, madura)

Asistent Wedana / Asistent Demang kepala onder distrik (untuk luar Jawa dan Madura

 

 

 

Gewest

                                                           

                                                                                      

Dorp

Lurah

Onder District

District

Regenship

Lander Afdeling

Afdeling

                                                            Dapat membuat peraturan sendiri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        (Drop Hoofd)

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit,Sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri

Pos Berikutnya
Tinggalkan komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: